Tata Cara Sertifikasi Penyusun AMDAL (ATPA & KTPA) BNSP: PP 22/2021

> **Ringkasan Eksekutif & Jawaban Cepat:**

Penyusun AMDAL wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL yang diterbitkan oleh BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lingkungan Hidup yang teregistrasi di KLHK sesuai amanat PP No. 22 Tahun 2021 dan PermenLHK No. P.18/2020. Terdapat dua jenjang kualifikasi: ATPA (Anggota Tim Penyusun AMDAL) dan KTPA (Ketua Tim Penyusun AMDAL). Dokumen AMDAL yang tidak disusun oleh tim bersertifikat resmi akan ditolak otomatis pada sistem Amdalnet pemerintah. Konsultasikan persiapan ujian Anda di Pelatihan Sertifikasi Penyusun AMDAL.

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan tahapan paling krusial dalam uji kelayakan lingkungan untuk setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengubah secara radikal tata kelola persetujuan lingkungan, di mana seluruh proses dokumen AMDAL, RKL-RPL, dan Persetujuan Lingkungan bermigrasi secara terpusat ke platform digital Amdalnet.

Di pusat-pusat ekspansi infrastruktur dan kawasan industri strategis nasional seperti di Surabaya, Makassar, dan Balikpapan, kebutuhan tenaga ahli penyusun dokumen lingkungan bersertifikat kompetensi melonjak drastis.

---

Regulasi Wajib Sertifikasi Penyusun AMDAL

Kewajiban legal memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL termaktub dalam instrumen regulasi berikut:

1. 1Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021: Pasal 66 menegaskan bahwa dokumen Amdal wajib disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
2. 2Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
3. 3Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 122 Tahun 2017 / SKKNI Bidang Penyusunan AMDAL: Menetapkan unit kompetensi mulai dari penapisan, pelingkupan (scoping), prakiraan dampak penting, evaluasi holistik, hingga perumusan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL).

---

Perbedaan Jenjang ATPA (Anggota) vs KTPA (Ketua Tim)

Sistem sertifikasi BNSP mengklasifikasikan penyusun AMDAL ke dalam 2 tingkatan profesi dengan wewenang yang berbeda:

---

Unit Kompetensi yang Diujikan dalam Asesmen BNSP

Uji kompetensi diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi BNSP yang telah mengantongi rekomendasi resmi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) KLHK. Unit kompetensi yang dinilai meliputi:

1. 1Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Menentukan apakah proyek wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL mengacu pada Lampiran I dan II PermenLHK No. 4 Tahun 2021.
2. 2Pelingkupan Dampak Penting Hipotetik (DPH): Menetapkan batas wilayah studi (batas proyek, ekologis, sosial, dan administratif) serta batas waktu kajian.
3. 3Prakiraan Besaran Dampak dan Penentuan Sifat Penting Dampak: Menerapkan metode matematis (pemodelan dispersi emisi Gauss, pemodelan kualitas air QUAL2K) atau matriks Leopold / matriks komparatif untuk mengukur dampak potensial.
4. 4Evaluasi Dampak Secara Holistik: Mengkaji interaksi timbal balik antara berbagai dampak primer, sekunder, dan tersier guna menentukan kelayakan lingkungan hidup rencana kegiatan.
5. 5Perumusan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan (RKL-RPL): Merumuskan matriks pencegahan, penanggulangan, pemulihan lingkungan, serta indikator kepatuhan baku mutu lingkungan mengacu pada PP 22/2021.

---

Verifikasi Digital Melalui Sistem Amdalnet KLHK

Pasca berlakunya sistem perizinan berusaha terintegrasi (Online Single Submission - OSS Risk-Based Approach), seluruh dokumen lingkungan wajib diproses melalui sistem Amdalnet:

• ▸Akun pemrakarsa proyek wajib menautkan susunan tim penyusun AMDAL secara daring.
• ▸Sistem Amdalnet akan memvalidasi secara otomatis keaslian nomor registrasi kompetensi BNSP dari Ketua Tim (KTPA) dan seluruh Anggota Tim (ATPA).
• ▸Jika ada anggota tim yang masa berlaku sertifikat kompetensinya telah kedaluwarsa atau sertifikatnya tidak terdata di basis data KLHK, sistem secara otomatis akan memblokir pengajuan Kerangka Acuan (auto-rejection).

---

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

1. Berapa lama masa berlaku sertifikat kompetensi ATPA dan KTPA BNSP? Sertifikat kompetensi ATPA dan KTPA berlaku selama 3 (tiga) tahun. Pemegang sertifikat dapat mengajukan perpanjangan (surveillance / recertification) ke LSP penerbit dengan melampirkan portofolio penyusunan dokumen AMDAL aktif yang telah disahkan selama masa berlaku sertifikat.

2. Apakah lulusan baru (fresh graduate) S1 bisa langsung mengambil sertifikasi KTPA? Tidak bisa. Lulusan baru hanya dapat mengambil jenjang Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) terlebih dahulu setelah menyelesaikan bimbingan teknis dasar. Untuk menjadi Ketua Tim (KTPA), seseorang wajib membuktikan rekam jejak sebagai ATPA minimal dalam 3 studi AMDAL yang telah terbit persetujuan lingkungannya.

3. Di mana saya bisa mendaftar pelatihan persiapan uji kompetensi AMDAL? Program bimbingan intensif persiapan berkas portofolio dan simulasi uji lisan/tertulis dapat diakses melalui Pelatihan AMDAL Penyusun BNSP.

Matriks Evaluasi Dampak Holistik dan Pedoman RKL-RPL Amdalnet

Tahap evaluasi holistik merupakan penentu kelayakan lingkungan suatu proyek industri atau infrastruktur. Pada tahap ini, Ketua Tim (KTPA) bersama Anggota Tim (ATPA) menyusun interaksi keterkaitan antar komponen:

1. 1Komponen Lingkungan Geo-Fisik-Kimia:
2. 2Komponen Lingkungan Hayati (Biologi):
3. 3Komponen Sosial-Ekonomi-Budaya:
4. 4Perumusan Matriks RKL-RPL Standar Lampiran II PP 22/2021: