Tata Cara Penyimpanan Limbah B3 & Pelaporan Festronik PP 22/2021

> **Ringkasan Eksekutif & Jawaban Cepat:**

Pengelolaan dan Penyimpanan Limbah B3 diatur secara ketat oleh Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 (Bab VII) dan PermenLHK No. 6 Tahun 2021. Setiap industri penghasil limbah B3 wajib memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 berizin teknis (Pertek), memasang simbol dan label resmi sesuai PermenLHK No. P.12/2020, mematuhi batas waktu penyimpanan (90 hari untuk timbulan $ge 50 ext{ kg/hari}$, 180 s.d. 365 hari untuk timbulan kecil), serta melaporkan pergerakan limbah secara digital melalui sistem Festronik (Manifes Elektronik) KLHK. Pelajari teknisnya di Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 (PPLB3).

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan industri manufaktur, pertambangan, perminyakan, dan fasilitas medis menyimpan potensi bahaya fatal bagi biosfer dan kesehatan manusia. Pembuangan limbah B3 secara sembarangan (illegal dumping) seperti membuang lumpur logam berat ke sungai atau menimbun sludge asam di lahan terbuka merupakan tindak pidana lingkungan hidup dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda miliaran rupiah.

Di pusat industri berat seperti Cilegon dan sentra manufaktur Bekasi, penunjukan personil Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3 (PPLB3) yang bersertifikat resmi adalah mandat pemenuhan dokumen lingkungan dan kepatuhan audit PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

---

Regulasi Nasional Pengelolaan Limbah B3

Tata kelola limbah B3 di Indonesia berlandaskan kerangka hukum:

1. 1Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja): Pasal 59 mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.
2. 2Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menghapus izin TPS B3 konvensional dan mengintegrasikannya ke dalam Persetujuan Teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO).
3. 3Peraturan Menteri LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. 4Peraturan Menteri LHK No. P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2020 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

---

Standar Fasilitas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3

Bangunan TPS Limbah B3 wajib dirancang memenuhi spesifikasi teknis ketat:

---

Batasan Masa Simpan Limbah B3 di TPS

PP 22/2021 Pasal 285 menetapkan batas waktu maksimal penyimpanan limbah B3 di dalam TPS sebelum wajib diserahkan ke transporter/pemanfaat berizin:

Jika masa simpan terlampaui tanpa ada kerja sama pengangkutan resmi, industri dinyatakan melakukan pelanggaran administratif berat.

---

Alur Pelaporan Digital Festronik (Manifest Elektronik) KLHK

Sebelum tahun 2020, pengangkutan limbah B3 menggunakan manifest fisik kertas 7 rangkap. Kini, sistem telah beralih 100% secara digital ke Festronik:

1. 1Penghasil Limbah (Generator): Membuat order manifes elektronik di aplikasi Festronik KLHK, mencatat nomor kode limbah (misal: B105d untuk oli bekas), jumlah kemasan drum, dan berat timbangan aktual.
2. 2Pengangkut Limbah (Transporter): Pengemudi truk berizin B3 memverifikasi muatan secara fisik, melakukan konfirmasi penerimaan (scan barcode / approve digital), dan GPS truk terpantau secara online di server KLHK.
3. 3Pemanfaat / Pengolah Limbah (Receiver): Pabrik semen atau fasilitas insinerator menerima limbah, mengonfirmasi penerimaan secara digital, sehingga siklus manifes tertutup (closed-loop validation).
4. 4Sinkronisasi SIMPEL: Seluruh data Festronik terintegrasi otomatis ke dalam pelaporan SIMPEL semesteran untuk evaluasi peringkat PROPER lingkungan.

---

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

1. Apakah kemasan bekas bahan kimia (jerigen / drum) termasuk limbah B3? Ya. Berdasarkan Lampiran IX PP No. 22 Tahun 2021, kemasan bekas bahan kimia berbahaya dikategorikan sebagai Limbah B3 dengan kode limbah B104d (Kemasan Bekas B3) dan wajib dikelola sesuai standar TPS B3 sebelum dibersihkan oleh pihak berizin.

2. Apa syarat menjadi Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah B3 (PPLB3) tersertifikasi? Skema PPLB3 BNSP mempersyaratkan pendidikan minimal D3/S1 di bidang sains/teknik lingkungan dengan pengalaman kerja minimal 1–2 tahun di bidang pengelolaan limbah industri, atau SMA/SMK dengan pengalaman minimal 3–5 tahun di TPS B3.

3. Di mana saya dapat mengikuti pelatihan sertifikasi resmi PPLB3 BNSP? Pendaftaran kelas bimbingan teknis persiapan asesmen kompetensi BNSP skema PPLB3 dapat diakses langsung melalui tautan Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 (PPLB3).

Spesifikasi Teknis Pemasangan Simbol dan Label Limbah B3 (PermenLHK P.12/2020)

Pemberian identitas visual pada setiap kemasan limbah B3 merupakan instrumen keselamatan krusial bagi personil operasional:

Setiap kemasan drum logam atau Intermediate Bulk Container (IBC tank) wajib ditempeli satu simbol bahaya dominan dan satu label kemasan di sisi yang paling mudah terlihat tanpa harus memindahkan drum dari palet.

Logbook Harian dan Neraca Massa Limbah B3

Penanggung jawab TPS B3 wajib mencatat secara manual maupun digital: - Logbook Masuk: Tanggal limbah dihasilkan dari lini produksi, jenis limbah, jumlah berat timbangan, dan nomor kemasan. - Logbook Keluar: Tanggal penyerahan ke transporter berizin, nomor manifest Festronik, nama PT transporter, dan nomor polisi armada truk. - Neraca Limbah B3: Rekapitulasi triwulanan yang membandingkan total timbulan versus total limbah yang telah diangkut untuk dilaporkan ke DLH daerah dan SIMPEL KLHK.